Proyek ujicoba ini adalah program  pelatihan perempuan yang didesain untuk meningkatkan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah. Pelatihan pertama diadakan di Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2005 diikuti oleh oleh 100 orang pemimpin perempuan yang mewakili sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berasal dari 9 kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat. Para peserta bertanggung jawab mengembangkan sebuah rencana aksi, mengarahkan program-program pembangunan di masyarakat dengan menggunakan tekhnik-tekhnik yang diperolehnya selama pelatihan. Continue reading 'Kepemimpinan Perempuan'

FA2 - DSF mengundang anggota mitra pembangunan di KTI yang mempunyai pengalaman, pengetahuan tentang konteks KTI untuk mengidentifikasi issue utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi dan pembangunan di daerah. Sekaligus dalam FGD ini dimaksud sebagai berbagi informasi tentang smart practices di setiap provinsi sebagai pembelajaran bagi provinsi lainnya. Selain itu, dengan bertemunya secara langsung para pelaku pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia dengan DSF, sehingga DSF dapat memahami secara langsung aspirasi dari KTI dan membantu melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional yang memihak kepada KTI. Continue reading 'Focal Area 2 – Decentralization Support Facility'

Dalam rangka mendukung reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih trasparan dan akuntabel serta mendukung upaya anti-korupsi di Indonesia, Bank Dunia dan beberapa lembaga donor lain (AusAID dan CIDA),  sedang melakukan serangkaian konsultasi publik dengan para stakeholders, diantaranya dengan lembaga pemerintah dan CSOs. Continue reading ‘Donor Dukung Reformasi dan Anti Korupsi di Indonesia’

Memberantas kemiskinan harus dilakukan oleh semua stakeholder, tidak terkecuali dari pihak pemerintahan. Tentunya dengan kriteria tentang rakyat miskin ditinjau dari sudut Pemerintah, LSM Lokal, dunia usaha, serta wakil masyarakat, yang kemudian menggali kembali akar permasalahan dan menemukan solusi yang dianggap tepat untuk menangani kemiskinan di Gorontalo. Continue reading ‘Berantas Kemiskinan di Gorontalo’

Angka kemiskinan di daerah Maluku cukup memprihatinkan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dimana tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 60% pasca konflik. Untuk membahas lebih jauh mengenai kemiskinan di provinsi Maluku, pada tanggal 24 Juli 2006 bertempat di Hotel Amboina, tengah berlangsung diskusi hangat yang mengangkat topik “Penanggulangan Kemiskinan dalam Bingkai MDGs di Provinsi Maluku. Continue reading ‘Kemiskinan Pasca Konflik di Maluku’

Kemiskinan adalah musuh bersama! Kalimat ini memang tidak berlebihan. 191 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara aklamasi memasukan upaya pengentasan kemiskinan ke dalam tujuan pembangunan milenium (MDGs). Harapannya, di tahun 2015 angka kemiskinan tersisa setengah.

Continue reading ‘Stakeholder dan Forum KTI Bahas Kemiskinan di Maluku Utara’

Isu tentang kemiskinan dan kelaparan masih menjadi pembicaraan serius di kalangan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat. Apalagi beberapa bulan lalu, NTB sempat menyedot perhatian Nasional, karena ditemukannya kasus gizi buruk. Padahal selama ini NTB dikenal sebagai daerah penyangga sandang nasional. Continue reading ‘Kemiskinan dan Kelaparan di Nusa Tenggara Barat’

Suatu langkah maju untuk mempercepat pembangunan di KTI, yakni dengan terbentuknya Forum KTI Wilayah. Tujuan utama pembentukan Forum KTI ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi stakeholders lokal dalam menjawab permasalahan dalam paradigma pembangunan di seluruh wilayah KTI. Sebagai langkah awal, Forum KTI Wilayah di setiap provinsi melaksanakan diskusi yang bertemakan “Pengentasan Kemiskinan dalam Bingkai MDGs.” Continue reading ‘Forum KTI Fokuskan Pembangunan’

Problem internal nasional & Lokal belum pula selesai, muncul komitmen 189 anggota PBB tahun 2000 dengan mengadopsi Deklarasi Millenium kemudian diterjemahkan kedalam tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Develompment Goals (MDGs), dengan target-target spesifik dan indicator yang harus dicapai 2015. Continue reading ‘Sulawesi Tenggara Memastikan Komitmen MDGs 2000′